JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di tengah gejolak harga pupuk non-subsidi di pasar global.
Lonjakan harga pupuk dipicu oleh situasi geopolitik, fluktuasi harga gas alam, serta pembatasan ekspor dari negara-negara produsen utama. Meski demikian, Sudaryono memastikan petani tidak perlu khawatir karena pemerintah telah menetapkan kebijakan baru di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden telah memutuskan bahwa pengadaan pupuk subsidi tidak lagi berbasis anggaran, melainkan berbasis volume. Artinya, berapa pun harga bahan baku di dunia, pemerintah tetap menjamin volume pupuk yang cukup untuk petani,” ujar Sudaryono dikutip dari laman resmi Kementan, Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, kebijakan berbasis volume ini memberikan kepastian distribusi pupuk yang lebih adil dan stabil. “Yang dijamin negara adalah jumlah pupuknya, bukan harganya. Ini membuat petani lebih tenang menghadapi musim tanam,” tegasnya.
Sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono menyampaikan bahwa Kementan bersama BUMN pupuk telah menyiapkan langkah konkret, mulai dari menjaga stok dalam negeri, memperkuat sistem distribusi, hingga memastikan pupuk subsidi sampai ke petani yang berhak.
“Kami bergerak cepat sejak awal tahun. Stok dalam negeri kami jaga, dan distribusi diperkuat. Petani tidak perlu panik,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi tata kelola distribusi pupuk juga tengah dipercepat melalui digitalisasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau kebutuhan di tiap daerah dan mengatur pengiriman secara lebih efisien.
“Kami tidak bisa terus pakai cara lama. Dengan digitalisasi, distribusi bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong diversifikasi sumber bahan baku agar tidak bergantung pada negara tertentu yang menghadapi ketidakstabilan politik atau ekonomi.
Menghadapi musim tanam utama pada paruh kedua 2025, pemerintah menjadikan stabilitas pasokan dan harga pupuk sebagai prioritas utama untuk mendukung produksi pangan nasional.
“Kami ingin petani tetap bisa tanam tanpa dibebani lonjakan harga pupuk. Produksi pangan harus terus berjalan,” kata Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, distributor, hingga petani untuk aktif menjaga kelancaran distribusi pupuk dan segera melaporkan jika ada kendala di lapangan.
“Kami terbuka terhadap laporan dan siap turun langsung. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
