Minggu, Juli 27, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Akademisi Unipa: Perguruan Tinggi Lokal di Papua Jangan Dijadikan “Tempat Sampah”

Orideknews.com, Manokwari – Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Papua (Unipa), Yah H. Nunaki, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi perguruan tinggi lokal di Tanah Papua. Ia menilai bahwa banyak universitas di Papua dijadikan semacam recycle bin atau “tempat sampah” bagi program afirmasi pendidikan yang tidak berjalan maksimal.

Pernyataan ini disampaikan Yah Nunaki dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang membahas program Papua Cerdas, Jum’at, (25/7/25).

Menurutnya, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai program afirmasi untuk putra-putri Papua agar menempuh pendidikan di luar daerah bahkan hingga luar negeri, evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan program tersebut belum terlihat jelas.

“Pertanyaannya, apakah program afirmasi ini sudah dievaluasi atau belum? Karena saya yakin banyak yang gagal. Akhirnya, mereka kembali ke Papua dan perguruan tinggi lokal di sini yang menampung lagi, seperti recycle bin, tempat sampah,” ujarnya dengan nada prihatin.

Nunaki mendorong agar perhatian pemerintah tidak hanya difokuskan pada pengiriman mahasiswa ke luar Papua, namun juga perlu ditujukan kepada perguruan tinggi lokal. Ia menilai pentingnya peningkatan kualitas universitas-universitas di Papua Barat, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

“Pemerintah harus memberikan beasiswa dan dukungan lainnya untuk pengembangan SDM dosen dan manajemen kampus. Jangan sampai ada perguruan tinggi yang akhirnya terancam ditutup karena pengelolaan yang tidak mampu memenuhi standar administrasi,” tegasnya.

Selain itu, Nunaki juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan Papua Barat memberi perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan lulusan SMA Keberbakatan Olahraga dan SMA Kasuari Nusantara.

Ia berpandangan perlu adanya regulasi khusus yang disusun bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) agar arah masa depan lulusan sekolah-sekolah tersebut lebih jelas.

“Harus ada regulasi yang didorong oleh BP3OKP dan Dinas Pendidikan agar masa depan anak-anak Papua ini tidak kabur. Kita tidak bisa membiarkan mereka tamat sekolah tanpa kejelasan arah selanjutnya,” pungkasnya. (ALW/ON).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)