JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan keprihatinannya atas maraknya kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak diluncurkan pada Januari 2025. Kasus terbaru terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana 200 siswa SMP Negeri mengalami keracunan pada Selasa (22/7) usai menyantap makanan MBG sehari sebelumnya.
“Keracunan akibat program MBG ini terus berulang dan sangat kami sayangkan. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan standar keamanan pangan di lapangan,” ujar Filep kepada awak media, Jumat (25/7/2025).
Sejumlah kasus serupa telah dilaporkan sebelumnya. Di Bombana, Sulawesi Tenggara, 23 April 2025, sebanyak 53 dari 1.026 kotak makanan yang dibagikan ke siswa SDN 33 Kasipute ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Sementara itu, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri mengalami keracunan ringan setelah menyantap makanan MBG pada 18 Februari 2025.
Filep menyoroti lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya melibatkan lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), meskipun sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Makanan dan minuman dalam paket MBG harus memiliki jaminan keamanan mulai dari bahan baku, proses memasak, alat dan lingkungan produksi hingga distribusi. Misalnya, bahan ikan harus bersumber dari unit yang memiliki standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sertifikat halal saja tidak cukup,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses distribusi makanan, termasuk pengemasan, pengaturan suhu, hingga waktu pengantaran untuk mencegah kontaminasi dan pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan keracunan.
Selain aspek keamanan, Filep juga menekankan pentingnya memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang diberikan. Ia menilai keterlibatan ahli gizi sangat penting agar susunan makanan sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan mendukung tujuan program MBG dalam membentuk Generasi Emas Indonesia 2045.
“Program ini adalah bagian dari prioritas nasional. Maka pelaksanaannya harus melibatkan otoritas kompeten, bahkan profesional seperti ahli gizi, yang memahami asupan seimbang dalam satu piring,” jelas senator asal Papua Barat itu.
Menurutnya, pengawasan program MBG perlu diperketat dan tata kelolanya dibenahi agar benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda. Ia juga menegaskan pentingnya pemerataan akses dan evaluasi program di daerah-daerah.
“Pada dasarnya kami mendukung program MBG. Seperti yang disampaikan Ketua DPD RI, pengawasan dan tata kelola harus diperkuat. Harapannya, program ini mampu mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan berkualitas,” pungkasnya. (***/ALW/ON)
 sejak diluncurkan pada Januari 2025. Kasus terbaru terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana 200 siswa SMP Negeri mengalami keracunan pada Selasa (22/7) usai menyantap makanan MBG sehari sebelumnya.){kind=link}