Orideknews.com, Manokwari, — Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Lazarus Indouw, menyampaikan keberatannya terkait kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas (perjadin) bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta agar kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang dan jika memang harus dilakukan pemangkasan, sebaiknya diambil dari mata anggaran lain.
“Kalau memang ada pemotongan anggaran, saya harap jangan ambil dari perjalanan dinas kepala dinas. Lebih baik dipertimbangkan dari pos anggaran lainnya,” ujar Indouw kepada wartawan usai mengikuti kegiatan pemerintahan di Manokwari, Jum’at, (25/7/25).
Indouw menilai, perjalanan dinas kepala OPD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, terutama dalam mengawal penyaluran bantuan sosial serta mengikuti agenda bersama Gubernur Papua Barat ke berbagai wilayah.
“Perjalanan dinas itu bukan sekadar bepergian, tapi bagian dari tugas untuk mengawasi program bantuan, terlibat dalam agenda lapangan bersama Gubernur, serta menyerap langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, perjalanan dinas memiliki dampak ekonomi tersendiri bagi masyarakat, khususnya ketika pejabat dan ASN berkunjung ke kampung-kampung. Menurutnya, kehadiran ASN di daerah ikut mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Kalau kita turun ke kampung, kita belanja makanan, kerajinan, hasil kebun. ASN ini juga pasar. Kita ada uang, kita belanja. Itu bagian dari menggerakkan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (ALW/ON).
 bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).){kind=link}