Orideknews.com, Manokwari — Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melalui Pelaksana Tugas Sekretaris, Thomas O. Saghawari, membenarkan adanya keterlambatan pencairan dana beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Otonomi Khusus/Otsus) tahun anggaran 2025.
Thomas menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh belum terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hasil pergeseran, yang diakibatkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Karena DPA pergeseran belum terbit, maka tidak ada transfer dana, khususnya dana Otsus yang menjadi sumber pembiayaan program PPDS. SPP dan SPM sudah kami buat sejak April 2025 dan diajukan ke BPKAD, tetapi karena kas Otsus masih kosong, SP2D belum bisa diterbitkan,” katanya belum lama ini.
Namun demikian, terbaru saat dihubungi, Rabu (9/7/2025) Thomas mengonfirmasi bahwa pencairan dana sudah dilakukan pada minggu lalu atas kebijakan khusus Kepala BPKAD Papua Barat, meskipun dana Otsus dari pemerintah pusat belum ditransfer. Dana beasiswa tersebut telah disalurkan langsung ke rekening pribadi para mahasiswa PPDS.
“Nilai yang dibayarkan tidak sama karena tergantung universitas. Ada yang SPP-nya Rp18 juta, ada juga yang sampai Rp40 juta. Pembayaran juga bervariasi, ada yang per semester, ada juga yang sekaligus untuk satu tahun, termasuk biaya hidup, fotokopi, dan buku,” jelasnya.
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPDS Otsus Papua Barat saat ini tercatat sebanyak 18 orang yang tersebar di berbagai universitas di luar Papua. Thomas berharap mereka dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan kembali ke daerah untuk mengisi kekosongan tenaga dokter spesialis di Papua Barat.
“Mudah-mudahan mereka cepat selesai dan bisa mengisi kekosongan dokter spesialis di Papua Barat,” harapnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa PPDS asal Papua Barat mengeluhkan keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama dua semester berturut-turut, sejak tahun ajaran 2024–2025.
Biaya pendidikan PPDS per semester berkisar antara Rp40 juta hingga Rp50 juta, tergantung program spesialisasi yang diambil. Keterlambatan tersebut membuat banyak peserta menghadapi kesulitan keuangan dalam melanjutkan pendidikan mereka. (ALW/ON).
