Jumat, Juni 20, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Pemda Bintuni Dianggap Tak Responsif, Akses Jembatan di Moskona Barat Dikenai Rp1 juta Perkendaraan

Orideknews.com, Teluk Bintuni, — Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) asal Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, kembali menyoroti kerusakan parah ruas jalan Bintuni–Tembuni yang menghubungkan 10 distrik di wilayah pegunungan Moskona. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki infrastruktur dasar tersebut.

Dalam keterangannya, Eduard meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama Bupati Teluk Bintuni untuk memprioritaskan pembangunan akses jalan tersebut, yang selama ini menjadi penghubung vital bagi aktivitas masyarakat di wilayah pegunungan.

“Saya sudah berulang kali menyuarakan aspirasi ini, tapi belum ada respon konkret dari Pemda. Padahal APBD Teluk Bintuni termasuk yang terbesar di Papua Barat, hampir setara dengan anggaran provinsi yang harus melayani tujuh kabupaten,” tegas Eduard, Jumat (20/6/2025).

Ia menilai, hingga saat ini belum terlihat adanya keseriusan dalam pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung masyarakat Moskona. Tender proyek yang lambat berjalan disebutnya sebagai salah satu penyebab utama stagnasi ekonomi, baik di kampung maupun di wilayah kota.

Menurut pantauannya, banyak masyarakat kini membangun rumah di wilayah perkotaan karena akses jalan yang rusak parah menyulitkan pengangkutan bahan bangunan ke daerah asal mereka.

Kondisi ruas jalan Bintuni-Tembuni. Foto: IST

“Jalan dan jembatan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Masa 100 hari kerja Bupati sudah selesai, sekarang saatnya fokus kerja dan buktikan visi-misi dengan menyentuh masyarakat di gunung maupun pesisir,” tambahnya.

Eduard menegaskan bahwa dirinya juga telah menyuarakan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam forum Musrenbang Otsus melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

“Yang paling mendesak saat ini adalah akses jalan dan jembatan, karena ini sangat menunjang aktivitas harian masyarakat,” katanya.

Kondisi ruas jalan Bintuni-Tembuni. Foto: IST

Lambatnya respon dari pemerintah daerah, menurut Eduard, membuat masyarakat akhirnya mengambil tindakan sendiri. Mereka membiayai perbaikan jembatan secara swadaya dan mengenakan tarif Rp1 juta kepada kendaraan yang melintas di jalur menuju Moskona Barat.

“Kalau tidak membayar, jalan akan dipalang. Bahkan masyarakat sudah bersiap dengan alat tajam untuk menjaga ketegasan mereka. Ini membahayakan dan sangat menghambat pembangunan,” ungkapnya prihatin.

Oleh karena itu, Eduard juga meminta agar Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat turut mengawasi pemanfaatan APBD Kabupaten Teluk Bintuni yang dinilainya cukup besar, agar tidak terjadi penyimpangan dan seluruh anggaran dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami minta pengawasan ketat agar program prioritas, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, benar-benar diwujudkan dan tidak hanya menjadi janji di atas kertas,” pungkas Eduard. (ALW/ON).

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)