Temui Masa Aksi Soal Transparansi Proyek Wariori, Ini Penjelasan Kepala BWS Papua Barat

Orideknews.com, Manokwari, — Puluhan massa yang mengatasnamakan PT Papua Bangun Konstruksi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat–Papua Barat Daya di Arowi, Manokwari, Jumat (13/6). Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Noak Aronggear, untuk menuntut transparansi dalam proses lelang proyek, khususnya proyek Wariori.

Dalam aksi itu, para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Proyek Wariori Penuh Rekayasa dan Penipuan”, “Kembalikan Uang Kontraktor yang Ditipu”, dan “PPK Transparan atas Proyek Wariori”.

Selain orasi, massa juga menyerahkan 40 tuntutan tertulis kepada pihak BWS yang diterima langsung oleh Kepala BWS Papua Barat–Papua Barat Daya, Wempy Nauw.

Menanggapi aksi tersebut, Wempy menyatakan bahwa pihaknya menghargai penyampaian aspirasi sebagai bagian dari demokrasi. Ia juga menegaskan bahwa semua proses pelelangan proyek telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Terkait kegiatan hari ini, itu sah-sah saja karena saudara-saudari kita datang menyampaikan aspirasi. Tapi kita juga berada di negara hukum, semua proses harus berjalan berdasarkan regulasi,” ujar Wempy di hadapan massa.

Ia menjelaskan, proyek Wariori baru saja selesai ditenderkan dan saat ini sedang dipersiapkan untuk proses kontrak. “Proyek ini belum dikerjakan. Masih dalam tahap persiapan kontrak,” tegasnya menanggapi tudingan bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan.

Wempy juga menyinggung soal keterbatasan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dalam urusan teknis, seperti mekanisme lelang dan pemberdayaan kontraktor asli Papua.

Menurutnya, UU Otsus belum secara eksplisit mengatur mekanisme yang memberikan keistimewaan khusus dalam proses pengadaan proyek pemerintah.

“UU Otsus tetap menjadi pagar kita, tetapi tidak mengarahkan secara teknis. Ini yang menjadi hambatan dalam mengakomodasi hak-hak pengusaha dan asosiasi Papua dalam sistem tender nasional,” jelasnya.

Meski demikian, Wempy menyebut bahwa pihaknya tetap memprioritaskan pelibatan kontraktor Papua dalam proyek-proyek skema penunjukan langsung (PL), sesuai dengan instruksi presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Papua.

“Untuk proyek PL senilai maksimal Rp1 miliar, mayoritas kita berikan kepada pengusaha Papua. Ini bentuk komitmen kita memberdayakan anak Papua,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh paket pekerjaan di BWS diumumkan secara terbuka melalui platform resmi Kementerian PUPR. Tahun ini, terdapat sekitar enam paket proyek yang dilelang, namun baru proyek Wariori yang berjalan, sementara dua lainnya gagal tender dan harus diulang karena peserta tidak memenuhi syarat.

Aksi berlangsung damai dan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan dari massa aksi kepada pihak BWS. Wempy menambahkan, Pihaknya akan mempelajari seluruh tuntutan yang telah disampaikan. (ALW/ON).