Orideknews.com, Manokwari, – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni menjadi momentum reflektif bagi Pemerintah Daerah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP). Bupati Yohanis Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Eduard Orocomna, menyoroti ketimpangan antara besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni dengan kondisi pembangunan yang dirasakan masyarakat, khususnya di kampung-kampung terpencil.
“Teluk Bintuni memiliki APBD terbesar di Provinsi Papua Barat, tetapi dampaknya belum terasa secara signifikan di pelosok kampung. Banyak wilayah yang masih kesulitan mengakses infrastruktur dasar,” ujar Eduard di Manokwari, Rabu (4/6/25).
Eduard meminta pembangunan akses jalan dan jembatan sebagai kebutuhan dasar yang mendesak bagi masyarakat, terutama bagi orang asli Papua dari tujuh suku di Teluk Bintuni.
“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dasar, agar mobilitas masyarakat tidak lagi terhambat dan pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Eduard juga mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memperluas program beasiswa pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) OAP adalah investasi jangka panjang untuk masa depan daerah.
“Pemerintah harus menyiapkan generasi muda OAP agar mampu bersaing. Beasiswa adalah salah satu jalan untuk menciptakan SDM yang unggul dari tujuh suku asli Teluk Bintuni,” ujarnya.
Ia berharap momentum HUT ke-22 ini tidak hanya dijadikan seremoni, tetapi sebagai titik tolak pembenahan pembangunan yang berpihak pada masyarakat akar rumput.
“Ulang tahun daerah ini harus menjadi refleksi dan komitmen bersama untuk memperbaiki pelayanan dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (ALW/ON).
 ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni menjadi momentum reflektif bagi Pemerintah Daerah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).){kind=link}