Orideknews.com, Manokwari, – Puluhan perwakilan Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di Papua Barat mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tidak ditinjau kembali. Inpres tersebut dinilai berdampak negatif dan merugikan kontraktor lokal, khususnya dalam sektor infrastruktur.
Ketua Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP Provinsi Papua Barat, Alex Septinus Wonggor, menyatakan bahwa poin efisiensi anggaran dalam Inpres tersebut berpotensi mengurangi jumlah proyek infrastruktur di Papua Barat. Hal ini akan berdampak langsung pada penghidupan para kontraktor OAP.
“Jika pekerjaan kami berkurang akibat efisiensi anggaran ini, kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran dan meminta Presiden untuk meninjau kembali Inpres tersebut,” tegas Wonggor.
Senada dengan Wonggor, Sekretaris Umum Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP Provinsi Papua Barat, Lewis Wanggai, melihat adanya pertentangan antara Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Ia berpendapat bahwa Inpres terbaru justru menghambat pembangunan infrastruktur di Papua, yang seharusnya dipercepat sesuai Perpres tersebut.
“Perpres Nomor 24 Tahun 2023 menekankan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Inpres terbaru ini malah menghambat hal tersebut,” ujar Wanggai.
Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP Provinsi Papua Barat pun mendesak pemerintah untuk meninjau kembali Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mengingat status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus) yang membutuhkan pembangunan intensif. Efisiensi anggaran, disebut akan berdampak buruk pada ekonomi dan sosial masyarakat Papua.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP Provinsi Papua Barat, Yan Soindemi, menambahkan bahwa beberapa kementerian yang terlibat dalam percepatan pembangunan Papua, khususnya Kementerian PUPR, seharusnya dipertimbangkan kembali dalam kebijakan efisiensi anggaran.
Yan menilai adanya pertentangan regulasi yang menghambat semangat Otsus.
“Kami di Papua butuh pembangunan, bukan regulasi yang tumpang tindih dan bertentangan dengan roh Otsus,” pungkas Soindemi.
Para kontraktor OAP berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan dan perekonomian Papua Barat, serta kesejahteraan masyarakatnya.
