Orideknews.com, WONDAMA, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, Ferry D.M Auparay, S.Sos, menyatakan keprihatinannya terhadap jumlah pengangguran yang sangat tinggi di Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini disampaikannya saat melaksanakan reses DPR Papua Barat di Daerah Pemilihan (Dapil) V, yang berlangsung 11-16 November 2024.
Ferry menjelaskan, masalah pengangguran ini terungkap setelah kunjungannya ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang baru dibentuk di Kabupaten Teluk Wondama, di bawah kepemimpinan Bupati Hendrik Mambor dan Wakil Bupati Andarias Kayukatui.
Ia menilai pembentukan BLK adalah langkah positif yang diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.
Dalam pertemuannya dengan kepala BLK, Ferry mengungkapkan bahwa BLK telah membuka tiga kejuruan yang sesuai dengan potensi lokal, yaitu mekanik motor tempel, pertukangan kayu, dan jahit menjahit. Namun, BLK hanya melaksanakan pelatihan tanpa menyediakan modal kerja dan peralatan yang diperlukan.
“Bagian ini yang saya harapkan dapat diperkuat oleh pemerintah provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Ferry berharap dengan adanya BLK, bukan hanya dapat mengatasi masalah ekonomi kerakyatan tetapi juga mengurangi pengangguran di Kabupaten Teluk Wondama.
Menurutnya, konsep BLK seharusnya menjadi peluang bagi warga yang sedang mencari pekerjaan baik di tingkat lokal maupun nasional. Di Papua Barat, seringkali terjadi konflik terkait lapangan kerja, terutama mengenai afirmasi penerimaan tenaga kerja, di mana OAP (Orang Asli Papua) menginginkan 70 persen dari total tenaga kerja yang diterima.
Ferry menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) OAP yang terampil dan memadai.
“Ketika ada pembukaan lapangan kerja, Pemda harus dapat mengirim tenaga kerja yang profesional dan mampu bersaing,” tegasnya.
Ia juga berharap Pemprov Papua Barat dapat memberikan perhatian lebih terhadap BLK di Teluk Wondama, termasuk dalam hal penyediaan modal kerja dan peralatan.
Selain itu, diperlukan pengaktifan kembali BLK tingkat provinsi yang dibentuk di Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2025, agar OAP yang masih berusia produktif tetapi menganggur di beberapa kabupaten dapat mengikuti pelatihan.
“Pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga-tenaga lokal yang terampil, sehingga ketika OAP meminta afirmasi 70 persen tenaga kerja, SDM kita sudah siap,” tambahnya.
Pengusaha bidang Migas ini, mengusulkan agar program BLK yang bertujuan mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat harus dibentuk di setiap kabupaten.
Ketua DPD Partai Golkar Teluk Wondama mengingatkan pentingnya membuka lapangan kerja melalui keterampilan yang sesuai dengan sumber daya lokal, serta mempersiapkan tenaga kerja OAP yang profesional untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Papua Barat.
“Apabila pemerintah daerah tidak memulai tindakan ini, permasalahan pengangguran akan tetap terjadi setiap tahun, dan OAP akan terus menyuarakan keluhan mengenai lapangan kerja,” pungkasnya.
Menjawab pertanyaan awak media mengenai langkah DPR Provinsi Papua Barat, Ferry menyatakan bahwa, ia akan berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diharapkan untuk menyurati perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Papua Barat terkait kebutuhan tenaga kerja.
“Selanjutnya, ketika perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja di sejumlah bidang, pemerintah dapat membuka pelatihan di BLK sesuai permintaan tersebut, sehingga peserta pelatihan dapat memiliki sertifikasi,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat akan menyurati setiap perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan penerimaan tenaga kerja OAP yang telah dilatih melalui BLK.
“Karena kewajiban pemerintah adalah untuk mendorong tenaga kerja OAP yang telah dibina agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut,” tutupnya. (ALW/ON).
