Orideknews.com, Manokwari, – Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Papua Barat menggelar Public Hearing Selasa, (23/7/24), yang dihadiri berbagai stakeholder terkait.
Kepala BSIP Papua Barat, Aser Rouw melalui sambungan telepon menjelaskan, public hearing merupakan bagian dari upaya memastikan standar pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Aser Rouw menyatakan Standar pelayanan publik adalah kewajiban bagi semua instansi pemerintahan yang ingin mencapai layanan prima dan berkualitas.
BSIP mengundang perwakilan dari berbagai sektor, termasuk kelompok tani, UMKM, penyuluh, serta Dinas Perdagangan dan Dinas terkait lainnya.
“Kami memaparkan standar pelayanan publik yang kami miliki, yang merupakan turunan dari tugas pokok kami, yaitu penerapan dan instrumen standar.” ungkapnya.
Kata Aser, BSIP memiliki dua ruang lingkup pelayanan publik, yang meliputi pelayanan barang dan jasa. Di antara jenis layanan yang ditawarkan, BSIP mengutamakan sertifikasi produk, seperti pala, kakao, dan kopi, yang berkaitan dengan standar mutu ekspor.
Selain itu, BSIP juga memproduksi benih terstandar untuk kakao dan kopi, yang telah dimanfaatkan oleh petani dan kelompok tani.
BSIP juga menyediakan layanan pengujian pangan melalui laboratorium yang terakreditasi.
“Kami menganalisis produk pangan seperti tepung ubi, tepung sagu, dan umbian sejenis untuk mengukur kadar protein, lemak, dan kadar air,” jelas Aser. Hasil analisis tersebut dapat digunakan di mana saja.
Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, BSIP juga menawarkan layanan edukasi melalui kebun terstandar yang dapat diakses oleh siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum.
BSIP juga menyediakan layanan magang untuk siswa sekolah kejuruan dan mahasiswa, serta membuka perpustakaan untuk umum.
Aser Rouw menekankan pentingnya standar pelayanan publik yang berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, kualitas, dan keterjangkauan.
“Komponen-komponen dari standar pelayanan publik ini sebagian gratis dan sebagian berbayar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI,” tambahnya.
Dengan pelaksanaan Public Hearing ini, Diharapkan dapat memperkuat kolaborasi BSIP dengan semua pihak terkait dan meningkatkan kualitas layanan demi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. (ALW/ON).
