Orideknews.com, Manokwari, – Pimpinan dan seluruh jajaran Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Melalui Public Campaign pengedalian gratifikasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, Merry berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh stakeholder dan masyarakat.
Komitmen ini diwujudkan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan secara konsisten. Salah satunya adalah dengan membuka layanan bagi siapapun yang membutuhkan, tanpa pungutan biaya apapun.
Wartawan, masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi statistik atau layanan BPS dapat mengaksesnya secara gratis. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa BPS Papua Barat menjunjung tinggi prinsip pelayanan publik yang adil dan merata.
“Karena memang kantor kita ini selalu terbuka, kita tidak pernah memungut biaya kepada siapapun juga wartawan, masyarakat, pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh stakeholder dan masyarakat,” ungkap Kepala BPS Provinsi Papua Barat di momen workshop wartawan di Manokwari.
Prinsip terbuka ini bukan hanya sekedar slogan, melainkan budaya kerja yang tertanam kuat dalam setiap anggota BPS Papua Barat. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan data statistik, konsultasi, pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang statistik dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan.
Mengawal WBK dan Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Komitmen BPS Papua Barat dalam memberikan pelayanan publik yang prima ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). BPS Provinsi Papua Barat tengah berupaya meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB.
“Mudah-mudahan ya, Tuhan ijinkan BPS, Provinsi Papua Barat bisa memperoleh predika WBK dari Kemenpan RB,” harap Kepala BPS Provinsi Papua Barat.
Penilaian untuk predikat WBK biasanya dilakukan di akhir tahun. Pencapaian predikat WBK menjadi salah satu bentuk kampanye tolak tolak grativikasi dan juga upaya menuju wilayah yang bebas dari korupsi.
Komitmen BPS Papua Barat dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan meraih predikat WBK merupakan bentuk nyata dari dedikasi dan tanggung jawab kepada masyarakat.
BPS Papua Barat percaya bahwa data statistik merupakan kunci penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Dengan menyediakan data statistik yang berkualitas dan aksesibilitas yang tinggi, BPS Papua Barat berharap dapat membantu masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis dalam membangun Papua Barat yang lebih maju dan sejahtera. (ALW/ON)
