Orideknews.com, Manokwari, – Politisi Partai Golkar, Ferry Auparay memiliki pandangan terkait situasi 5 kabupaten yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai kabupaten miskin ekstrim.
Sebagai Tokoh Orang Asli Papua (OAP) Ferry menghimbau kepada semua OAP yang mampu dalam bidang intelektualitas, akademisi dan mampu dalam aspek-aspek yang lain, untuk tidak lagi harus banyak berharap kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi.
“Tapi kita sudah harus bangkit, kita harus sudah tahu dan sadar diri bahwa kita orang Papua hari ini miskin di atas tanah yang kaya ini. Kita hanya minta kepada pemerintah, minta kepada teman-teman di lembaga judikatif. Dalam hal ini, Polda, Pandam, Kajati untuk berikanlah ruang yang luas untuk orang Papua berusaha di negerinya sendiri,” terang Ferry.
“Jangan ada oknum-oknum aparat yang menggunakan pakaian ataupun juba-juba bangsa ini untuk menghalangi orang Papua lagi. Tidak boleh! karena memang kita tidak bisa berharap banyak dengan bantuan langsung tunai, raskin, bantuan yang bersifat sementara dalam bentuk bantuan tepat guna,” katanya.
Ferry menegaskan, hal itu tidak mendidik orang Papua untuk keluar dari kemiskinan ekstrim, akan semakin memanjakan orang Papua untuk tidak berjuang di tanah Papua. Oleh sebab itu, ia meminta orang Papua harus sadar, keluar dari belenggu tersebut.
“Kita berharap kita punya guru-guru besar, profesor-profesor yang ada di Uncen, yang ada di Unipa. Mari kita buat kajian, kita melakukan pemetahan potensi sumber daya alam yang ada. Kira-kira laut kita nanti apa yang bisa kita hasilkan untuk membangkitkan semangat hidup orang Papua di atas tanah ini,” tuturnya.
Ferry menyatakan, masyarakat Papua tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah. Karena pemerintah yang ada di tanah Papua ini juga dibatasi oleh aturan-aturan. Pemerintah pusat.
“Jadi kita sebagai orang Papua harus bangkit. Dan kita harus berjuang melawan ini. Saya pikir Ishak Semuel Kijne ini sudah meramalkan ini jauh hari. Bahwa, tidak ada orang yang bisa datang bangun kita, kalau bukan kita sendiri yang bangun. Dan kita bangkit dan kita menyelesaikan persoalan rumah kita sendiri,” ucap Caleg DPR Provinsi Papua Barat Dapil 5 Partai Golkar ini.
Dia menyebut, dalam setiap kampanye-kampanye Golkar. Dia menyerukan agar tidak lagi masyarakat berharap kepada gubernur dan bupati.
“Mereka punya beban yang berat. Mereka juga punya beban tugas yang cukup berat. Untuk meringankan kakak-kakak dorang, hari ini yang ada di pemerintahan gubernur, para bupati. orang Papua harus berjuang. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang merupakan berkat dari Tuhan. Untuk kemudian itu kita pakai untuk memakmurkan kesejahteraan kita. Tugas pemerintah hari ini harus memberikan ruang yang sangat cukup dan luas kepada setiap pengusaha, setiap anak Papua yang mau berjuang dan berusaha di negeri ini,” beber Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 Dapil 5 ini.
Ketua Partai Golkar Teluk Wondama ini meminta pemerintah membebaskan semua ijin bagi OAP. Misalkan di PTSP, harus diselesaikan maksimal satu minggu.
“Apakah itu ijin tambang rakyat? Sampai bahkan ijin menjual minuman keras. Tidak boleh pemerintah menutup itu, kemudian memberikan kewenangan kepada satu dua orang yang sebenarnya itu pekerja-kerja ilegal di atas tanah ini,” tegas Ferry.
“Itu mendidik kita untuk terus menjadi tukang pencuri di tanah ini. Itu harus stop dihentikan. Jadi pemerintah segera revisi itu. Apa yang menjadi mimpi Gusdur? Menjadikan orang Papua menjadi tuan negeri sendiri itu dikaji kembali,” bebernya lagi.
Ditambahkan Ferry, Bandara Frans Kaisepo di Biak harus dibuka akses menjadi bandara internasional sehingga perdagangan internasional bisa dibangun di Biak.
Selanjutnya, kemudahan Presiden Jokowi untuk menunjuk Biak sebagai pelabuhan ekspor, harus cepat ditangkap oleh gubernur Papua dan semua gubernur yang ada di tanah Papua untuk segera mendorong itu sehingga Biak segera menjadi pelabuhan ekspor.
“Sehingga muncul pengusaha-pengusaha baru. Muncul pengusaha-pengusaha yang intelektual untuk menyelesaikan persoalan ekonomi. Karena kemiskinan ekstrim ini tidak bisa menjadi beban pemerintah sendiri. Harus orang Papua sadar itu. Bahwa kita tidak bisa terus meminta-minta di atas tanah yang kaya ini,” tutup Ferry. (ALW/ON).
