Jumat, Agustus 1, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Siapkan Strategi Pelayanan Imunisasi, Dinkes Papua Barat Gelar Workshop SOS

OridekNews.com, Manokwari, – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar workshop Sustainable Outreach Services (SOS) untuk layanan imunisasi tahun 2023 di salah satu hotel di Manokwari, 21-24 Juni 2023.

Kegiatan tersebut digelar mengingat pemberian imunisasi pada anak sesuai jadwal, merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit infeksi atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan menurunkan angka kesakitan pada anak.

Disisi lain, salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan Kesehatan rutin tidak berjalan dengan baik antara lain akses terhadap pelayanan Kesehatan terutama di daerah terpencil.

Untuk mengatasi kondisi geografis dan transportasi dimana pelayanan Kesehatan rutin tidak berjalan, maka dibutuhkan strategi khusus yaitu Sustainable Outreach Services (SOS).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, melalui kepala bidang P2P, dr. Nurmawati saat membuka kegiatan menekankan bahwa perlu adanya, upaya kabupaten kota untuk mengembalikan kekebalan anak khusus dalam pemberian Imunisasi.

Dia mengajak para tenaga kesehatan di kabupaten kota untuk mengingat kembali Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak tahun 2016 lalu di Asmat Papua yang cukup memakan korban jiwa.

KLB di Papua tersebut menjadi pelajaran penting tidak hanya untuk tenaga kesehatan untuk lebih bekerja keras lagi, tetapi semua elemen diharapkan bekerja sama guna menekan capaian imunisasi di Papua Barat.

“Salah satu penyebab kematian dari bayi, balita hingga baduta yang semestinya bisa dicegah dengan imunisasi, diharapkan bisa ditekan dengan hasil pertemuan kita beberapa hari kedepan,” pintanya.

Sementara itu, Penanggungjawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Hendrik Marisan menyampaikan, kegiatan SOS digelar untuk kabupaten kota yang Puskesmasnya berada di daerah tersulit dan susah dijangkau.

Melihat kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di tahun 2023 terjadi di beberapa kabupaten kota di Papua Barat dan daerah yang cakupan imunisasinya rendah maka perlu ada suatu komitmen bersama guna mengatasi hal tersebut.

Kata dia, jika muncul satu kasus di daerah sulit jaringan, tranportasi dan jika ada ledakan kasus misalnya campak, hal itu bisa berakibat fatal.

“Ini bisa lambat informasi dan lambat penanganan dan yang terjadi pasti ada kematian, untuk itu kami panggil 5 kabupaten kota yang kami analisa daerah tersulit dan cakupan imunisasi memang rendah,” ucapnya.

“Pertemuan ini juga bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk daerah sulit supaya mereka bisa menjangkau dan mereka juga mendapat hak untuk diimunisasi sehingga mereka sehat, tumbuh kembang,” ujar Hendrik lagi.

Dia lalu menyinggung kaitan imunisasi dengan stunting. Menurutnya, imunisasi dasar jika tidak lengkap, salah satu faktor juga yg mengakibatkan stunting itu terjadi.

“Contoh vaksin Rotavirus, atau vaksin diare, orang kalau biasa diare ada zat mikro yg keluar itu tujuannya untuk tumbuh kembang anak, ketika tidak diberikan anak itu akan jadi stunting (jadi pendek) maka jika membahas stunting tidak terlepas dari imunisasi. Imunisasi memastikan anak sehat dan tumbuh kembangnya baik,” bebernya.

Dikatakannya, cakupan imunisasi di wilayah Papua Barat tahun 2022 jika dievaluasi berkisar 70,4 persen artinya belum mencapai target.

“Untuk kabupaten di Papua Barat kita akan dorong karena dimasa pandemi dua tahun terakhir menjadi problem. Langkah yang sedang dilakukan untuk mendorong capaian imunisasi kami telah melakukan zoom bersama kabupaten untuk mengevaluasi cakupan imunisasi rutin,” terang Hendrik.

Selain itu, strategi pihaknya di imunisasi rutin tahun 2023 selalu evaluasi, absensi capaian Puskesmas.

“Kami lihat cakupan sampai tingkat Puskesmas yang masih rendah, kami dorong segera mengingatkan mereka untuk melakukan pencarian atau swiping anak-anak yang status imunisasinya bolong,” tuturnya.

Berikutnya, di bulan Juni ini Dinkes Provinsi melakukan pertemuan dengan kabupaten kota, serta memanggil beberapa Puskesmas kabupaten untuk bersama mengevaluasi cakupan per enam bulan.

“Masih banyak yang rendah sehingga teman-teman harus lihat buku kohortnya, status anak yang belum lengkap segera lakukan swiping kembali sambil ditingkat kabupaten mengadvokasi kembali masalah dukungan anggaran untuk teman-teman di Puskesmas, karena ini satu masalah juga mereka mau ke tempat jauh butuh transportasi dan lainnya,” tambah Hendrik. (ALW/ON).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)