OridekNews.com, Papua Barat, – Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menilai hingga saat ini pemerintah pusat belum memiliki konsep yang tepat untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai.
Berkaitan dengan hal itu, Filep menyampaikan, Forum MPR RI for Papua atau Forum Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI di MPR telah menindaklanjuti hal tersebut dalam beberapa kali pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Pohukam) RI.
Oleh sebab itu, ia menuturkan, Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam RI dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua.
Terlebih, eskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat dalam beberapa waktu terakhir hingga menyebabkan banyak nyawa melayang. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari para stakeholder terkait.
“Kemenko Polhukam RI dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu,” ungkap Filep di Manokwari, Kamis (2/3/23).
Menurut Filep, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ke muka publik oleh para pejabat tinggi tentang situasi keamanan di Papua diharapkan tidak berdampak pada berkembangnya asumsi publik yang tidak diharapkan bersama. Ia pun berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai termasuk untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua.
“Kemarin kita sudah agendakan, pak Ketua MPR RI sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu (1/3/2023) lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir,” tuturnya.
Ia melanjutkan, pada saat itu Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh pejabat yang tidak mempunyai otoritas. Oleh sebab itu, sambung Filep, Ketua MPR RI menilai bahwa lembaga MPR tidak dihargai oleh pemerintah, sehingga pertemuan tersebut dibatalkan dan diminta untuk diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
“Jajaran Menko Polhukam harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah, apalagi Menko Polhukam dan mitranya terkesan hanya berwacana ke publik. Jadi, mereka harus mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat. Jangan sampai muncul opini kalau lembaga tinggi negara tidak dihargai, lalu bagaimana dengan masyarakatnya,” ujar Filep. (Hum/ALW/ON)
