OridekNews.com, Manokwari, – Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (Labaki) Provinsi Papua Barat menyoroti bantuan Biro Kesra Setda Provinsi Papua Barat kepada sejumlah Organisasi, Yayasan, Paguyuban dan Gereja yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat.
Ketua Labaki Papua Barat, Yan Arwam mengaku mendapat laporan masyarakat terkait keperuntukan bantuan tersebut yang dinilai ada penyimpangan.
“Ada pertanyaan dari masyarakat terkait ketidakpastian hukum yang pertama, ada isu yang berkembang bahwa ketika dana itu meluncur kepada gereja maka ada terjadi fifty-fifty,” jelas Arwam.
Yang kedua, lanjut Arwam, terindikasi ada oknum pejabat yang mempunyai yayasan yang menerima dana-dana tersebut, peruntukannya menjalankan kegiatan secara politik sehingga dana itu tidak sampai pada tujuan sasaran sesuai aturan atau petunjuk pelaksanaan.
“Sehingga kami dari Labaki berharap kepada penegakan hukum dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Polda Papua Barat untuk menyelidiki bantuan-bantuan tersebut. Bila mana peruntukkannya sudah tepat dan kalau belum, maka harus dipublikasikan sehingga jelas dan transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Apabila hal yang dimaksud tidak sampai ke publik maka, Labaki Papua Barat tegas Arwam, akan terus mengejar dan mengusut dana-dana bantuan tersebut.
“Karena dana tersebut jelas untuk kepentingan masyarakat, bila mana Yayasan-yayasan itu kurang tepat maka masih bisa langsung ke instansi terkait atau menerima langsung di tempat sehingga tidak perlu melalui yayasan yang notabene kepemilikannya orang dalam sendiri,” beber Arwam.
Sebagai alat kontrol, menurutnya LSM mempunyai peran strategis dan berkontribusi penting terhadap pembangunan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial.
Selain itu, LSM merupakan salah satu faktor penting dalam aktifitas bernegara, karena dengan adanya LSM dapat diperoleh informasi yang penting sebagai dasar pengembangan terhadap kondisi kehidupan bernegara.
“Bagian ini adalah kepentingan masyarakat yang kita sama-sama kontrol. Jadi sampai hari ini dana yang mengalir ke Biro Kesra ini sendiri kelihatan tertutup. Kita juga minta ke DPR supaya kalau bisa mereka ikut mengontrol, kira-kira dana besar ke Kesra itu peruntukannya seperti apa? yang penting kita bisa tahu besar volumenya saja supaya masyarakat juga bisa tahu,” tutur Arwam.
Dikatakannya, jika tidak ada transparansi terkait dana di Biro Kesra, maka kiduga ini ada arahan dari pimpinan. Hal itu tegas Arwam jangan sampai terjadi, saat ini adalah era keterbukaan informasi sehingga segala sesuatu harus transparan.
“Masyarakat sudah susah, anak-anak sekolahnya tidak sekolah dengan baik karena tidak ada biaya dan lain-lain, ditambah dengan lapangan pekerjaan yang minim, sehingga bantuan-bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik,” tutup Arwam.
Sementara itu, kepala Biro Kesra Setda Provinsi Papua Barat, Eduard Dowansiba yang dikonfirmasi media ini terkait sorotan Labaki Papua Barat, mengaku akan menjelaskan hal tersebut ke publik pekan depan. (ALW/ON)
