Orideknews.com, MANOKWARI, – DPD Parlemen Jalanan Papua Barat menilai aksi Kepala Satpol PP kota Sorong yang sempat ingin membubarkan kegiatan vaksinasi massal DPW Partai NasDem di Terminal Remu Kota Sorong, Sabtu, (21/8/21) sangat menentang dengan Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Ketua DPD Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw kepada awak media Minggu, (22/8/21) meminta Gugus Tugas Provinsi agar menindak tegas oknum ASN yang sengaj menghalangi kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh siapapun.
“Mau partai kah, Ormas kah, lembaga Adat yang melakukan kegiatan kemanusiaan dan ada Aparatur Negara yang menghalangi, patut diproses hukum biar ada efek jerah,” ungkap Ronald.
Menurut dia, kegiatan yang dilakukan DPD Partai NasDem Papua Barat harus didukung penuh Pemerintah Kota Sorong agar mencapai target Herd Immunity yang gencar disampaikan Pemerintah.
“Suka tidak suka harus mendukung, tidak ada cerita harus ada birokrasi yang muluk-muluk, kita lihat dari gambar dan video banyak masyarakat yang punya animo tinggi 1000 lebih yang hadir disitu, artinya bahwa mereka masih membutuhkan jamahan dari kelompok atau organ-organ partai dalam hal vaksinasi,” beber Ronald.
Kemudian terkait pembagian sembako, Ronald menyebut hal itu seharusnya tidak dipersoalkan sebab masyarakat masih membutuhkan uluran tangan dari siapapun karena terdampak pandemi Covid-19.
“Jangan dipersoalkan walaupun sedikit masyarakat masih membutuhkan sembako tersebut. Beda kalau partai menggunakan dana Covid-19 atau dana Pemerintah, kalau terbukti wajib hukumnya untuk diproses tapi kalau anggaran yang digunakan untuk memberikan bantuan dan melakukan adalah berasal dari partai maka tidak perlu untuk dihalang-halangi,” tutur Ronald.
Dirinya menegaskan bahwa, kegiatan baik yang dilakukan ketua DPD NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan maupun Ketua DPD Golkar Papua Barat, Lamberthus Jitmau patut didukung semua pihak.
“Patut didukung tanpa ada ego partai dan ego politik, itu harus ditanggalkan demi kemanusiaan. Kita sebagai organisasi masyarakat sangat sesalkan tindakan tidak terpuji yang dilaksanakan oleh Kasatpol PP. Oleh karena itu Senin kami buat laporan Polisi ke Polda Papua Barat terkait langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Kasatpol PP,” tambah Ronald.
Sementara itu, Walikota Sorong, Lamberth Jitmau melalui sambungan telepon Sabtu, (21/8/21) mengatakan, alasan Kasat Pol PP hendak membubarkan kegiatan vaksinasi massal karena kota Sorong merupakan daerah yang memiliki angka Covid-19 tertinggi di Papua Barat.
“Belum ada izin melakukan kegiatan, kemudian kami mendapatkan PPKM empat kali dan dua kali diperpanjang,” ungkap Lamberth.
Kata Lambert, vaksinasi dan pemberian sembako merupakan kegiatan Partai Nasdem sehingga Gubernur harus menanggalkan kapasitas sebagai pemimpin daerah.
Lamberth menegaskan siapapun dia pimpinan daerah, tidak menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan salah satu partai.
Dia lalu berharap Gubernur sebagai orangtua, setidaknya melakukan komunikasi kepadanya sebagai seorang anak agar tidak memblunder dan menjadi opini bagi masyarakat.
“Sebagai bapa, orang tua kami setidaknya ada komunikasi baik antara anak dan bapak,” beber Lambeth. (ALW/ON)
