Orideknews.com, Manokwari, – Program Komando Strategis Pertanian (Kostratani) yang merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan berperan dalam mengoptimalisasikan tugas, fungsi, dan peran BPP dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Pemantauan perkembangan transformasi BPP menjadi BPP Kostratani terus dilakukan. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya peran penyuluh dalam pembangunan pertanian termasuk dalam mengaktifkan kembali fungsi BPP.
“Transformasis BPP menjadi BPP Kostratani dilakukan secara bertahap hingga Tahun 2021,” sebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan yang sekaligus Ketua Harian Organisasi Kostratani, Dedi Nursyamsi.
Berbagai persyaratan dirancang demi terciptakannya keseragaman BPP Kostratani. Ada 12 syarat yang harus dipenuhi masing-masing BPP. Mulai dari penetapan lokasi BPP, sosialisasi kostratani, pelatihan Informasi Teknologi (IT) dan manajemn data/infromasi pertanian, pelatihan aplikasi pelaporan program utama Kementan, hingga pengimplementasiannya.
Para penyuluh dibimbing untuk mampu mengimpelentasikan Penyusunan elektornik Rencana Definitid Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), Penyusunan Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Tak hanya menyusun, penyuluh juga harus mampu mengimpelemntasikan verifikasi CPLC, monitoring bantuan sarana produk pertanian.
Impelentasi pendampingan petani dalam mengimplementasikan, Monitoring dan Evalusasi (Monev), serta Pelaporan Hasil Kegiatan Program Utama Kementan menjadi pelengkap persyaratan. Khusus untuk pelapran hasil kegiatan secara periodik setiap hari jumat, BPP Model Kostrani melaporkan kepada Kostrada, Kostrawi, dan Kostanas dengan menginput data dalam laporanutama.pertanian.go.id.
Laporan secara otomatis dapat terbaca oleh Menteri Pertanian SYL di Agriculture War Room (AWR) Kementan. Data-data tersebut berasal dari seluruh BPP di Indonesia, termasuk BPP Papua Barat. Keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di Papua Barat mempercepat terpenuhinya persyaratan BPP menjadi BPP Kostratani.
Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari yang membina BPP Papua Barat, telah mengatarkan BPP Binaannya memenuhi 12 syarat BPP Kostratani.
“Tahap awal BPP Kostratani khususnya di Papua Barat terwujud dengan salah satu indikator sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian dan konektivitas dengan AWR melalui laporan utama program Kementerian Pertanian,” ungkap Direktur Polbangtan Manokwari, drh. Purwanta,M.Kes.
Dia menjelaskan bahwa, Polbangtan Manokwari secara berkelanjutan akan mengawal lebih lanjut BPP Prafi dan Masni. “Kami juga akan membina BPP Kostratani dalam mewujudkan peran lainnya sebagai pusat konsultasi agribisnis, pusat penumbuhan petani milenial, dan pusat pengembangan jejaring usaha,” tutur Penanggung Jawab (PJ) Pembangunan Pertanian Papua Barat tersebut.
Hasil Update Monitoring Model BPP Kostratani Lingkup BPPSDMP Kementan per Jumat, 29 Agsustus 2020 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Polbangtan Manokwari telah menyelesaikan 12 kegiatan yang dipersyaratkan.
“Terimakasih Bapak Ibu semua atas capaian kinerja kita di BPP Kostratani Binaan Polbangtan Manokwari,” sebut Purwanta kepada seluruh Civitas Akademika Polbangtan Manokwari yang telah mendukung Transformasi BPP Kostratani. (Nsd/RR/ON)
