Meskipun pelantikan telah usai, namun Gubernur secara bijak mengatakan bahwa mereka yang sudah dilantik jangan ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sekprov, sebab ia (gubernur) bertanggung jawab.
Lewat momentum itu, Parlemen Papua Barat ingin memberikan masukan kepada Gubernur agar harus lebih bijak dan tegas untuk tidak mendengar bisikan darimana pun.
Kemudian menurut Mambieuw, pejabat eselon III dan IV yang sudah dilantik agar melaksanakan tugas sesuai visi misi gubernur dan wagub, kemudian disiplin ilmu dan loyal kepada pimpinan.
Salah satu persoalan yang masih gaduh saat ini kata dia, adalah pengusaha atau kontraktor OAP, maka perlu ada konsep dari pejabat dalam menerjemahkan kebijakan Gubernur dalam hal pemberdayaan kepada pengusaha dan masyarakat OAP pada umumnya di daerah Papua Barat.
Disis lain, sebut Mambieuw, tidak boleh ada oknum pembisik yang melakukan risalah yang kemudian akan menjebak Gubernur ke ranah hukum. ia berpendapat bahwa, belajar dari persoalan kasus MRP Papua Barat, sehingga kedepannya jangan ada masalah kepada Gubernur lagi.
Oleh karena itu, Panglima berharap semua pejabat untuk mengikuti perintah dan kebijakan Gubernur, sebab yang berwewenang saat ini adalah gubernur.
“Jangan sampai persoalan jabatan menyebabkan sesama OAP saling menyerang, namun bagaimana jabatan baru dijadikan sebagai tantangan hidup dalam melaksanakan tugas. Sebab pejabat ASN adalah pelayan dan bukan penikmat” tambah Mambieuw, Jumat (17/1). (EN/ON)
error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)