Orideknews.com, MANOKWARI, – HAKLI (Himpunan Ahli Kesehaan Lingkungan Indonesia) adalah organisasi Profesi Ahli Kesehatan Lingkungan yang dibentuk di Bandung Jawa Barat pada tanggal 12 April 1980. Tentunya di setiap Provinsi terdapat pengurus daerah, dan di kabupaten memiliki pengurus cabang.
Pada tahun 2015 , HAKLI Papua Barat menandatangani kerjasama menjadi mitra UNICEF untuk melaksanakan program pengendalian malaria, imunisasi, dan di tahun 2019 juga melaksanakan program sanitasi sekolah dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Untuk program malaria , HAKLI dan UNICEF membantu melaksanakan program Gubernur Papua Barat yaitu ; BELA KAMPUNG ( Bebas Malaria Kampung ) untuk menuju eliminasi malaria ditahun 2025.
Ketua HAKLI Provinsi Papua Barat, Edy Sunandar mengatakan, karena Manokwari merupakan kabupaten dengan jumlah kasus malaria tertinggi di Papua Barat yaitu terdapat 11.843 kasus yang terlaporkan di tahun 2013 maka Kabupaten Manokwari menjadi salah satu kabupaten focus yang dilakukan intervensi secara menyeluruh.
Kata Edy, berbagai macam upaya yang telah dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas, mulai dari Pelatihan dokter dengan mendatangkan narasumber dari Komisi Ahli, Pelatihan mikroskopis malaria baik bersekala uji kompetensi nasional maupun dengan On The Job Training, Pelatihan pengelola program malaria puskesmas, Kerjasama dengan Apotek dan dokter praktek swasta agar dapat menyediakan obat program malaria.
Kemudian, Pelatihan kader malaria sampai dengan melakukan Screening massal malaria di Kampung-kampung dengan kasus malaria tinggi, juga melakukan penyemprotan rumah serta ikut bersama melakukan pendistribusian kelambu massal dan bersyukur kasus malaria di Manokwari dapat berangsur-angsur turun dengan jumlah kasus sebayak 3.005 kasus ditahun 2019 (sampai laporan tertanggal 3 Desember 2019).
“Ini penurunan yang sangat luarbiasa walaupun masih memerlukan perjuangan untuk membebaskan malaria di Kabupaten Manokwari pada tahun 2025. Salah satu prestasi penanggulangan malaria di Manokwari adalah, bahwa kader malaria Kampung Koyani dan Macuan di Distrik Masni pernah diundang Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Hari Malaria Sedunia di tahun 2017 untuk meberikan testimoni sebagai kader malaria percontohan di tingkat nasional,” ungkapnya.
Program kerjasama antara Pemerintah dengan swasta sebut Edy, dalam pengendalian malaria, menarik tim peneliti Uversitas Gajah Mada yang disupport WHO untuk meneliti faktor faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program kemitraan, sehingga bisa dijadikan pembelajaran dalam program pengendalian malaria. Tenaga Crosschecker Analis Malaria Kabupaten Manokwari dijadikan Fasilitator/Pelatih Tingkat Nasional.
Dikatakannya, untuk program imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan UNICEF Bersama Hakli melakukan upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin, serta mensukseskan program kampanye campak dan rubella yang menjadikan Provinsi Papua Barat mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan RI sebagai provinsi yang pertama mencapai cakupan 95 persen di tingkat nasional, Selain itu juga mensukseskan pelaksanaan Sub PIN Polio 2 kali putaran sehigga Provinsi Papua Barat mencapai target lebih dari 95 persen.
“Bantuan UNICEF melalui Hakli yang diberikan mulai dari mencetak spanduk, yang diberikan kepada semua puskesmas dan kampung, membantu pelaksanaan mikroplaning dengan menghadirkan semua puskesmas, menggalang dukungan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan Media Pers sehingga berkat kerja sama yang baik di semua lini sehingga keberhasilan ini dapat dicapai dan merupakan pembelajaran yang baik untuk semua program,” tutur Edy, Rabu, (11/12/2019).
Untuk program Sanitasi Sekolah dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di tahun 2019 dia mengaku, Unicef bersama Hakli, dan Pokja AMPL Kabupaten Manokwari menargetkan pelaksanaan Sanitasi Sekolah di 20 sekolah Dasar yang tersebar di Tanah Rubuh, Masni, Warmare, Arfai , Maripi , Sowi , Wosi , Sanggeng, Amban, Nuni, Ayambori, Aipri dan Pasir putih.
“Kegiatan ini telah dimulai dengan melakukan survei dasar oleh Pokja AMPL dan Hakli serta tenaga sanitarian puskesmas, dilajutkan Pelatihan sanitasi sekolah kepada guru dan kepala sekolah dari masing masing sekolah, untuk penyediakan jamban sederhana dengan membentuk wira usaha sanitasi,” beber Edy.
Dia menambahkan, di Kabupaten Sorong Selatan juga telah dilatih 14 orang wira usaha sanitasi yang pada saat pelatihan telah berhasil membangun 2 jamban sedehana dari target 10 jamban dalam 3 bulan pertama.
Sebelumnya pada Jum’at, (6/12/2019) Bupati Demas mendatangi ruang HAKLI di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Kedatangan Demas ini karena geram terkait informasi yang diterimanya soal penggunaan salah satu ruangan di Dinkes Kabupaten Manokwari oleh HAKLI. Kemudian menurut Demas, HAKLI gunakan ruangan hanya untuk mencari proyek di Provinsi, namun semua informasi yang diterimanya keliru dan terjawab pada tatap muka pengurus HAKLI, Dinkes Kabupaten Manokwari dan Bappeda, Senin, (9/12/2019). (ALW/ON)
error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)