Demas ‘Usir’ HAKLI Dari Dinkes, Simak Pernyataan Edy Sunandar

Orideknews.com, Manokwari, – Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manokwari, Jum’at, (6/12/2019).

Kedatangan Demas ini karena geram terkait informasi yang diterimanya soal penggunaan salah satu ruangan di Dinkes oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Papua Barat.

Demas yang tiba sekitar pukul 12.30 WIT sontak mengagetkan staf di ruang HAKLI. Pada pernyataannya, Demas meminta HAKLI untuk tidak menggunakan lagi ruangan tersebut karena dinilainya penggunaan itu tanpa izin dan sepengetahuan dirinya.

“Saya minta hari ini tidak ada yang pakai ruangan ini cari tempat lain,
Nanti kasih tahu pimpinan disini (ketua HAKLI Provinsi.red) Saya tidak kasih izin pakai ruangan ini, kalau proyek Provinsi cari tempat lain untuk sewa, ini listrik apa semua dibebankan kepada Dinas dan tidak boleh seperti itu dan juga yang lebih utama harus lapor ke Bupati,” tutur Demas dihadapan sejumlah Staf HAKLI.

Menurut Demas, dia telah lama menerima informasi terkait keberadaan HAKLI namun kesibukannya membuat tak ada waktu untuk langsung mengecek.

“Padahal ini orang (HAKLI) kerja disini lebih fokus dari malam sampai kapanpun padahal tugas utama di Dinas Kesehatan ini tidak pernah dikejar. Ini kan ada anggaran jadi pasti ada untuk sewa dan lain-lain, jangan memananfaatkan dinas, ini sudah hampir 2 tahun dan bebannya dinas yang bayar,” sebut Demas.

Dia mengklaim tak melarang penggunaan ruangan namun lebih kepada prosedur terkait izin langsung ke Bupati sehingga diketahui.

“Ini kan harus ada komitmen (MoU) yang harus dibicarakan, tapi kan tidak ada sama sekali, bendahara juga lapor biaya listrik dibebankan kepada dinas, mereka harus komunikasi, ada surat resmi dan tidak boleh seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, ketua HAKLI Provinsi Papua Barat, Edy Sunandar yang dikonfirmasi terkait sidak dan pernyataan Bupati, ia mengaku sangat menyayangkan tragedi pengusiran itu.

Dikatakannya, sejumlah statetment yang dikeluarkan Bupati sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Edy menuturkan, keberadaan HAKLI di kabupaten Manokwari karena Manokwari merupakan angka kasus Malaria tertinggi di Papua Barat, sehingga HAKLI bersama Unicef bekerja sama dengan Provinsi Papua Barat yang di dalamnya ada kabupaten Manokwari, memfokuskan pemberantasan Malaria mulai tahun 2017 lalu.

“Hampir 54 persen kasus Malaria terjadi di Manokwari oleh karena itu perlu penanganan. Sehingga hasil pertemuan maka memfokuskan bagaimana penanganan di Manokwari, awal program ini berjalan kita sudah komunikasikan kepada dinas kesehatan,” tutur Edy.

Menurutnya, terkait perizinan, pihaknya telah melakukan komunikasi bersama mantan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Manokwari, Hendri Sembiring, Kepala Bidang P2P, Marthen L Rantetampang dan Kepala Seksi, Yohan Papari, termasuk juga penangan Malaria.

“Izin itu sudah dibicarakan dengan kepala Dinas yang lalu (Hendri Sembiring) mungkin minta maaf jika izin itu tidak sampai ke Bupati, tapi biasanya UNICEF sebelum intervensi ada MoU dengan Bappeda dan Bupati, jika sesungguhnya Bupati itu belum mendapatkan izin, harapannya kemarin dengan kepala Dinas sudah clear,” ungkap Edy.

Lanjut, kata Edy jika bupati mempermasalahkan terkait izin, pihaknya akan melakukan komunikasi bersama Bupati. Kemudian, untuk penggunaan ruangan di Dinkes, Edy menyebut, sebelum digunakan pihaknya, ruangan itu dahulu adalah ruangan yang tidak terpakai sehingga dengan swadaya direnovasi dengan biaya sumbangan dari HAKLI dan beberapa pegawai Dinkes.

“Ruangan itu separuh tidak ditempati dan separuhnya saja, kemudian waktu itu ada masyarakat yang menempati jadi kemudian kita bicarakan bagaimana supaya ini diperbaiki, maka atas kerjasama itu, kita membuat ruangan yang ada saat ini,” katanya.

Diakui Edy, mengapa pihaknya menempati ruangan itu? Karena sesungguhnya hanya untuk melakukan advokasi dan koordinasi terkait program kepada pegawai Dinas Kesehatan.

“Kantor kami sebenarnya di Inggramui, untuk melakukan program banyak kegiatan yang dilakukan, guna mempermudah itu kami menempati ruangan itu,” ungkap Edy.

Lalu, terkait pernyataan bupati mengenai pelaksanaan proyek Provinsi, dengan tegas Edy mengatakan pihaknya tidak mencari proyek, bahkan pihaknya yang mendanai program Malaria, Imunisasi dan Sanitasi di Kabupaten Manokwari.

“Kami bekerjasama dengan UNICEF membantu dana, melakukan intervensi kegiatan, untuk program malaria kami bersama dinas kesehatan puskesmas mendanai mereka turun ke lapangan sosialisasi dengan kepala Kampung membentuk kader,” bebernya.

Atas kejadian pengusiran itu, Edy mengaku alangkah bijaksananya jika bupati memanggil dinas kesehatan, HAKLI dan UNICEF untuk duduk bersama lalu menanyakan apa yang dilakukan dan program apa saja yang sudah dibuat, tanpa langsung mendatangi ruangan dan membuat menangis sejumlah perempuan staf yang tak bersalah.

Komentar lainpun datang dari Penanggung Jawab Pengelola Imunisasi Papua Barat,
Hendrik Marisan merupakan mitra HAKLI, menyayangkan pernyataan Bupati, kepada HAKLI yang adalah mitranya pemerintah untuk mengintervensi kasus kasus kesehatan lingkungan di Manokwari.

“Kehadiran HAKLI hanya untuk mencari cari proyek di Provinsi, saya kira statemen itu terbalik. Sebab kehadiran HAKLI di daerah ini agar memberikan program kepada kita di Dinas dan juga sebagai penyandang dana bersama UNICEF,” sebutnya.

Dikatakannya, Program yang dijalankan mulai dari malaria, imunisasi, sanitasi dan beberapa program lain. Kehadiran HAKLI adalah sebagai penyumbang dana untuk Dinas sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan.

“Kami di tahun 2018 ada kegiatan Imunisasi MR, dan 2019 kita lanjut dengan PIN POLIO, anggaran yang digunakan untuk kegiatan itu juga bersumber dari unicef melalui HAKLI, saya sangat menyangkan statement Bupati,” katanya.

Menurutnya, jika Bupati merasa keberatan dengan kehadiran HAKLI, alangkah baiknya dia menanyakan hal itu kepada para pengelola program yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten dan juga di Puskesmas.

“Perlu saya katakan bahwa, kegiatan kami di lapangan selama ini, dukungan pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari kepada teman-teman pengelola program di Dinkes itu kurang, untuk menjalankan program di lapangan. Kalau ada kasus baru salahkan orang kesehatan, namun faktanya suport dana untuk membantu pelaksanaan program di lapangan kurang,” bebernya.

Dia menyebut, dukungan Pemda lewat APBD minim, sehingga dengan hadirnya HAKLI dan UNICEF sebagai penyumbang dananya untuk kegiatan di lapangan sangat membantu.

“Dari situlah dengan kehadiran HAKLI dan UNICEF secara langsung membantu pemerintah baik dana maupun tenaga agar dapat menjalankan program,” tambah Hendrik.(ALW/ON)