Orideknews.com, MANOKWARI, – SKK Migas Papua – Maluku dan Kontrak Kontraktor Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan eksplorasi sumur-sumur baru rupanya masih memiliki sejumlah permasalahan.
Permasalahan itu, tentu berpengaruh pada wilayah kerja yang sangat minim, misalnya saat ini SKK Migas di wilayah Papua – Papua Barat hanya memiliki 18 wilayah kerja.
“Karena untuk masuk, hambatannya banyak, tidak seperti di Barat,” ungkap Kepala Departemen Humas SKK Migas Papua-Maluku, Galih dalam pemaparannya terkait issue permasalahan di wilayah klaster Papua Barat dihadapan puluhan wartawan saat temu Wartawan dan Sosialisasi Undang-undang Pers, Undang-undang ITE dan Kode Etik Jurnalistik di ACC Aimas, Kabupaten Sorong 10 Oktober 2019 lalu.
Galih mencotohkan, wilayah kerja Negara tetangga, Papua New Guinea (PNG) misalnya, saat ini memiliki wilayah kerja sebanyak 330. Hal itu, kata dia karena PNG benar-benar memanfaatkan energi saat ini untuk penggerak perekonomian.
“Merauke perhari ini, kebutuhan listriknya masih disubsidi solarnya setiap hari dan setiap tahun. Dan saya kuatir Jayapura, Merauke, Manokwari dan Sorong jika misalnya terjadi permasalahan yang tak diinginkan, maka yang selalu gelap adalah wilayah ini, karena yang diprioritaskan adalah daerah penghasil gas seperti di wilayah Barat,” jelas Galih.
Menurut Galih, sebenarnya sumber daya alam Papua melimpah namun untuk mengambilnya guna mengelola, SKK Migas tak bisa berbuat banyak.
“Kondisinya begini, kita tidak bisa buat apa-apa, kita punya sumber daya, kita punya uangnya tapi tidak bisa diambil,” bebernya.
Kata Galih, berbagai permasalahan yang dihadapi SKK Migas dan KKKS telah dilaporkan pada Gubernur, ini juga sebutnya, sebagai gambaran bahwa pihaknya bersungguh-sungguh menjalankan target Pemerintah.
“Tapi kami juga ingin sejalan untuk pemerintahan positif,” tutur Galih.
Dia lalu merincikan permasalahan yang dialami sejumlah KKKS. PT Pertamina EP misalnya, harus mengganti rugi lahan yang telah beroperasi sejak lama. Mengacu hak Erpahct pada saat NV NNGPM (Perusahan Belanda) ke Pertamina, meminta hasil migas langsung dibagikan ke marga oleh Pemda. Statusnya saat ini, permintaan warga untuk mengganti hak pembebasan tanah dan pipe line dikalangan masyarakat (perumahan, tanah dan lain-lain).
Petrogas (Basin) Ltd, belum terserap potensi gas yang bisa diproduksikan dan telah dikontrakan volume penjualannya juga habisnya waktu PSC pada akhir tahun 2010. Status saat ini, MOW selaku pembeli gas, belum dapat menyerap gas yang telah dikomitmenkan untuk dibeli.
JOB PPS, pembayaran penggunaan sungai adat Maralol, melalui advokat oleh salah satu marga yang mengklaim hak ulayat sungai habisnya waktu PSC pada awal 2020. Statusnya, tuntutan penguasaan tersebut dibantah oleh marga lainnya yang mengklaim memiliki hak awal ulayatnya.
MontD’Or Salawati, operasional perusahaan yang produksi terus menurun, diluar target POD, statusnya saat ini, mengupayakan potensi tambahan eksplorasi yang akan berhasil.
BP, tuntutan masyarakat adat Sebyar Teluk Bintuni, statusnya mediasi dengan Gubernur Papua Barat untuk sebagian masyarakat yang meminta bukan memiliki hak.
Kemudian terkahir adalah Genting, persiapan lahan dan penyusunan amdal, statusnya komunikasi dengan masyarakat adat yang perlu difasilitasi pemerintah daerah, guna kepentingan keekonomian lapangan di amdal. (ALW/ON).
