Warga Komplesk Rendani, Manokwari saat menyampaikan aspirasinya di Kantor Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat, belum lama ini. Foto : Facebook/safwan.raharusun
Orideknews.com, MANOKWARI – Kinerja pimpinan dan anggota DPR Papua Barat periode 2014-2019 dimasa akhir jabatan mulai mendapat kritikan yang luar biasa dari berbagai pihak. Salah satunya berasal dari parlemen jalanan (Parjal) di Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Kritikan itu disampaikan Ronald Mambieuw tentang kepemimpinan seorang ketua DPR Papua Barat, Pieter Kondjol, termasuk 3 unsur pimpinan lainnya. Parjal menilai ketua DPR bukalah milik oknum dan kelompok tertentu di daerah Papua Barat, melainkan milik rakyat Papua Barat, maka pelayanan harus merata kepada semua rakyat yang sedang dan akan bertemu.
Ronald Mambieuw mencontohkan tentang adanya aspirasi warga Rendani, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari yang sebentar lagi menjadi korban penggusuran areal bandara rendani Manokwari. Pasalnya sebelum akan direncanakan penggusuran areal yang kini diduduki permukiman warga itu, justru tak mendapat perhatian pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, padahal aspirasi mereka sudah disampaikan, namun sampai sekarang belum direspon atau mencari solusinya.
Tidak hanya itu, Parjal menilai DPR tidak pernah turun dan duduk bersama warga untuk mendengar keluhan mereka tentang rencana relokasi warga setempat. Kata Rondal, pihaknya tidak membicarakan tentang masalah tanah bandara, namun bagaimana manusia yang mendiami areal tersebut.
“Areal itu bukan saja menjadi tanggungjawab Pemda Manokwari, namun menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya perang penting DPR Papua Barat, sebab dana hibah yang diberikan kepada warga setempat perkepala Rp. 150 juta, namun harga tersebut dinilai sangat tidak manusiawi, terutama bangunan rumah mereka yang akan dibongkar, maka kami (Parjal) minta DPR PB ikut mencari solusinya,” Kata Ronald, Selasa (24/7).
Dia menambahkan bahwa warga yang sudah bermukim di Rendani sejak masih hutan, maka perlu diperhatikan secara maksimal, sebab jika tidak perhatikan, maka justru persoalan itu akan membias. “Terutama lokasi yang akan ditempati warga Rendani yang direlokasi kedepannnya seperti apa,” Harapnya.
Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat Pieter Kondjol yang dihubungi dibalik telepon seluler namun tidak merespon. (EN/ON)
error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)