Jakarta, – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memperkuat langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor produktif, khususnya sektor pertanian.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Gubernur Papua Barat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta guna membahas penguatan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat didampingi oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP; Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Prof. Dr. Charly D. Heatubun, S.Hut., M.Si; Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lodwik Anari, SP., MM; Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Hendrikus Fatem; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lasarus Ullo, S.P., M.Si; Kepala Biro Pemerintahan Samoel Aronggear, S.STP., M.Si; serta Kepala Badan Penghubung Erik Ayatanoi, SH.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua Barat. Provinsi tersebut dinilai memiliki potensi sumber daya lahan yang besar untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk berbagai komoditas unggulan lokal.
Gubernur Papua Barat menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian serta penguatan ketahanan pangan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan daerah.
Meski demikian, pembangunan sektor pertanian di Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, kebutuhan pangan yang terus meningkat, tuntutan efisiensi usaha tani di tengah persaingan global, serta masuknya produk pertanian dari luar daerah yang berpotensi membawa hama dan penyakit.
Selain itu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian melalui inovasi dan hilirisasi juga menjadi tantangan penting. Faktor lain yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, penguatan sistem perbenihan dan pembibitan, akses pembiayaan bagi petani kecil, serta dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan produksi pangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan anggaran untuk memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
Dukungan yang diharapkan antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi dan perlindungan lahan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan daerah melalui bantuan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan teknologi tepat guna.
Pemprov Papua Barat juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian serta pengembangan hilirisasi produk berbasis potensi lokal.
Selain penguatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, pemerintah daerah juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang dicanangkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.
Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini tengah menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam. Pabrik tersebut akan dikelola oleh UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT).
Untuk mendukung optimalisasi program hilirisasi ayam terintegrasi tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, penyediaan parent stock ayam petelur dan ayam pedaging, pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU), serta fasilitas cold storage untuk penyimpanan hasil produksi ternak. (***/ALW/ON).
