Orideknews.com, Manokwari — Rektor Universitas Papua (Unipa), Dr. Hugo Warami, mendorong adanya kolaborasi konkret dari berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas di Papua Barat.
Hal ini disampaikannya dalam Workshop Akselerasi Akses Layanan Pendidikan Gratis Provinsi Papua Barat Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pengarah Papua (BPP) RI Perwakilan Papua Barat, Selasa (1/7/25), di Gedung Keuangan Negara, Arfai, Manokwari.
Menurut Dr. Warami, pendidikan gratis bukan sekadar slogan, melainkan memerlukan perencanaan matang dan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan.
“Konsepnya harus jelas, siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab atas apa, kapan dimulai, apa regulasinya, dan siapa yang mendanai,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa Unipa siap memberikan dukungan, terutama dalam menyiapkan tenaga pendidik apabila terjadi kekurangan guru. Namun, ia mengatakan penting ada komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan ini secara menyeluruh.
“Jika pemerintah ingin segera melaksanakan pendidikan gratis, maka harus disiapkan payung hukumnya, entah melalui peraturan daerah, peraturan khusus seperti perdasi/perdasus, atau peraturan kepala daerah yang secara eksplisit menyatakan pendidikan gratis,” ujarnya.
Rektor Unipa menyoroti masih adanya kebingungan di lapangan mengenai kebijakan pendidikan gratis, seperti pelarangan pungutan untuk ijazah, buku, dan seragam, sementara sumber pendanaan sekolah belum jelas.
“Sekolah memberikan layanan gratis, tapi dapat biaya dari mana? Ini yang harus dijawab,” kata Dr. Warami.
Ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan menyusun pembagian tanggung jawab secara jelas.
“Dinas harus menyiapkan apa, sekolah butuh apa, dan siapa yang menanggungnya, semua harus dibicarakan terbuka,” terangnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pendidikan gratis tidak boleh mengorbankan kualitas.
“Jangan sampai karena gratis, yang penting anak tuntas sekolah, tapi tidak bisa baca atau menulis. Gratis harus tetap berkualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sangat besar, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, barulah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi seperti Unipa.
“Kebijakan pendidikan gratis ini harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar janji. Pemerintah daerah harus serius, karena ini menyangkut masa depan anak-anak Papua Barat,” pesannya. (ALW/ON).