Orideknews.com, Manokwari, – Langkah PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Universitas Papua (Unipa) dinilai sebagai keputusan yang sangat tepat.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menilai kerja sama ini merupakan respons positif terhadap aspirasi masyarakat Papua terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.
Filep mengungkapkan bahwa dirinya belum lama ini mengkritik keras PTFI, bahkan sampai adanya mosi tidak percaya, karena merasa kontribusi pengelolaan sumber daya alam oleh Freeport tidak sebanding dengan manfaat yang diterima rakyat Papua sebagai pemilik sah kekayaan alam itu.
“Namun, jika hari ini PTFI sudah datang dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Universitas Papua, itu membuktikan bahwa Freeport telah mendengar aspirasi yang berkembang,” kata Filep, Senin, (28/4/2025).
Ia mengaku, kritik yang selama ini ia sampaikan bertujuan membangun, dan langkah penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bukti bahwa Freeport memahami pentingnya kritik untuk perbaikan.
“Saya berharap PTFI tidak hanya menjadi milik Papua Tengah saja, melainkan milik seluruh manusia tanah Papua, dengan sumber daya alamnya,” tegasnya.
Menurut Filep, kemajuan rakyat Papua tidak boleh hanya terfokus pada satu provinsi atau satu masyarakat adat, melainkan harus mencakup seluruh komunitas adat di tanah Papua.
“Oleh sebab itu, kami mengapresiasi langkah Freeport dan siap mendukung serta berkolaborasi, khususnya untuk mendukung program-program riil di bidang pendidikan, olahraga, dan kebudayaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) — pengelola Dana Kemitraan PTFI — melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tanah Papua.
“Kolaborasi ini penting untuk melaksanakan pembangunan berlandaskan visi tanah Papua yang damai, berkelanjutan, lestari, dan bermartabat,” ujarnya.
Ketua Pengurus YPMAK, Leonardus Tumuka, menyatakan kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami berharap kerja sama ini menghasilkan dampak positif nyata bagi masyarakat,” katanya.
Leonardus menyebut, langkah ini diharapkan menjadi pemicu kerja sama lintas provinsi dan kabupaten demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah Papua.
Sementara itu, Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, juga menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan komitmen PTFI dalam pemberdayaan masyarakat Papua melalui berbagai program investasi sosial, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur hingga budaya dan olahraga.
“PTFI menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan sejalan dengan pelaksanaan program pengembangan masyarakat di sekitar area operasi perusahaan,” jelas Tony.
Pada tahun 2024, PTFI mengalokasikan 36 persen dari total investasi sosial sebesar USD 138,6 juta untuk program pendidikan, termasuk program beasiswa, sekolah berasrama, serta pendirian Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN). Secara keseluruhan, hingga 2024, total investasi sosial yang telah dikucurkan PTFI mencapai USD 2,3 miliar. (ALW/ON).