Orideknews.com, Manokwari Selatan, – Isu terkait pengangkatan tenaga honorer dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Manokwari Selatan terus menarik perhatian publik.
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi yang ada saat ini.
Menurut Ahoren, terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan tenaga honorer dan CPNS, terutama kesiapan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan.
Ia mencatat bahwa tenaga honorer di Manokwari Selatan telah bekerja hampir tiga tahun dengan gaji yang sangat minim, yakni rata-rata Rp750 ribu per bulan.
“Ini sangat ironis dan memprihatinkan, terutama bagi mereka yang hanya lulusan SMA. Gaji sebesar itu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang membuat beberapa dari mereka merasa kecewa,” ungkap tokoh intelektual asal Manokwari Selatan ini.
Ahoren juga menyoroti kebijakan pemerintah yang membagikan tenaga honorer ke desa-desa tanpa adanya koordinasi yang memadai dengan dinas terkait.
“Hal ini sangat keliru. Orang-orang di desa tidak mengetahui siapa saja yang pernah menjadi honorer di tempat lain, dan ini bisa menimbulkan masalah,” kata Ahoren, menekankan pentingnya transparansi dalam proses tersebut.
Untuk itu, Ahoren meminta agar pemerintah kembali menyerahkan proses pengangkatan tenaga honorer kepada dinas-dinas terkait.
“Mereka yang lebih mengetahui siapa yang sudah lama bekerja dan siapa yang baru. Ini perlu dikembalikan kepada dinas, agar tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi kemarin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahoren menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat, termasuk kepada tokoh agama dan adat, mengenai proses pengangkatan honorer serta pembiayaannya.
“Masyarakat harus tahu dengan jelas bagaimana proses pengangkatan honorer ini dilakukan dan bagaimana pembiayaannya. Hal ini penting agar tidak ada lagi kesalahpahaman di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, Ahoren menyarankan agar Bupati tidak hanya fokus pada pengangkatan CPNS, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan lain yang dapat membuka peluang bagi anak-anak Manokwari Selatan.
“Tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, bukan hanya membiarkan masyarakat berpikir untuk menjadi PNS saja. Kita harus mendorong mereka untuk menjadi pengusaha, petani, atau peternak yang sukses,” pungkasnya.
Dengan perhatian dan aksi yang tepat dari pemerintah, diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi, sehingga kesejahteraan masyarakat Manokwari Selatan dapat tercapai. (ALW/ON)
