DAP Doberay Dukung dan Siap Bantu Kinerja Filep Wamafma Dalam Penyelesaian HAM

Redaksi

6 tahun ago

Orideknews.com, MANOKWARI, – Ketua Dewan Adat Papua wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP menyatakan dukungannya untuk kerja yang dilakukan Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hum.,C.LA selaku Ketua Panitia Khusus dalam penyelesaian Konflik Pelanggaran HAM di Tanah Papua.

“Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua di wilayah Doberay Papua Barat, sangat mendukung kerja-kerja nyata yang akan dilakukan oleh Filep Wamafma,” ujar Mayor dalam keterangan persnya yang diterima www.orideknews.com, Selasa, (5/11/2019).

Dikatakan Mayor, atas nama masyarakat adat Papua, pihaknya akan menjemput Filep dan siap duduk semeja membicarakan masalah-masalah yang telah dialami masyarakat Adat Papua.

“Filep Wamafma sebagai Senator Papua Barat sekaligus perwakilan pemerintah pusat dalam membahas masalah pelanggaran HAM dan konflik berkepanjangan serta solusi pemecahannya,” tutur Mayor.

Pembentukan Pansus ini, jelas Mayor adalah langkah maju dalam konsep bernegara dan itu sudah harus dan segera dijalankan.

“Substansinya adalah mari kita duduk semeja pemerintah pusat dan Rakyat Papua dari berbagai elemen, kita duduk bicara, bicara jujur dan jujur bicara, supaya ada solusi bersama,” jelasnya.

Untuk diketahui, anggota senator DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hum ditunjuk menjadi ketua panitia khusus (Pansus) Papua pada sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Senin (4/11/2019) siang waktu Jakarta.

Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma ditetapkan lewat Paripurna DPD RI langsung menyampaikan keterangan Pers bahwa tanggungjawab yang diberikan kepadanya akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Fokus Pansus Papua adalah menyelesaikan sejumlah persoalan di tanah Papua. Salah satunya adalah masalah HAM Papua. Pansus Papua ini didukung 90 persen anggota DPD-RI.

Langkah pertama Pansus Papua adalah melakukan pendekatan langsung kepada semua pihak paling bawah terutama para korban HAM.

Kemudian untuk mencari solusi penyelesaian masalah HAM adalah mendatangi tokoh adat Papua, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi masyarakat adat Papua, pemerintah daerah, pihak gereja maupun penegak hukum di tanah Papua. (ALW/ON)